Salah satu tujuan
utama dari pembangunan yang dilakukan pemerintah—pusat maupun daerah—adalah
terwujudnya kesejahteraan rakyat. Terkait dengan hal ini, dibutuhkan indikator
atau ukuran kuantitatif yang merepresentasikan fakta—bukan hanya bahasa verbal
yang boleh jadi subyektif dan dibonceng opini—untuk menilai apakah tujuan
tersebut berhasil diwujudkan atau tidak. Jika berhasil diwujudkan, seberapa
besar tingkat keberhasilannya? Juga perlu diukur secara kuantitatif.
Salah satu indikator
yang lazim digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan adalah statistik
(baca: data) kemiskinan. Penggunaan indikator ini didasarkan pada logika
sederhana: jika pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, karuan
saja jumlah orang miskin bakal berkurang atau dengan kata lain kehidupan
ekonomi mereka semakin baik alias lebih sejahtera.
Catatan untuk Jokowi
Ihwal pengentasan masyarakat
dari kemiskinan, capain Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, atau yang
lebih dikenal dengan sapaan Jokowi, boleh dibilang, cukup memuaskan meskipun
dengan sejumlah catatan.
Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat, pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai
354,19 ribu orang atau sekitar 3,55 persen dari total penduduk. Jika
dibandingkan dengan kondisi pada September 2012, itu artinya jumlah
penduduk miskin telah berkurang sebesar 12,51 ribu orang atau sekitar
0,15 persen (lihat peraga). Fakta ini menunjukkan, semenjak dilantik sebagai
gubernur terhitung sejak 15 Oktober 2012, Jokowi boleh dibilang cukup berhasil
dalam menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta—meskipun dengan penurunan
yang tipis.
Sayangnya, meskipun
jumlah penduduk miskin berkurang , kondisi kemiskinan justru kian parah dan
dalam. Dengan kata lain, kondisi kehidupan ekonomi penduduk yang masih bergelut
dengan kemiskinan justru kian memburuk. Hal ini terkonfirmasi oleh perkembangan
indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan
(severity poverty index) yang meningkat dibanding kondisi pada September 2012
(lihat peraga).
Analisis :
Masalah kemiskinan
tidak hanya mengganggu proses pembangunan tetapi juga akan menimbulkan
kerawanan social dan menghambat pengembangan sumber daya manusia yang
berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan.
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya
pemberian kredit kepada petani, kredit usaha kecil kepada penngusaha kecil,
dll. Pemerintah juga seharusnya memberikan dana kepada masyarakat miskin untuk
membantu mengembangkan usahanya sehingga dapat memiliki usaha tetapvdan
terlepas dari belenggu kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar