Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

PENDAHULUAN

Saya memilih judul ini karena saya melihat pertumbuhan ekonomi di indonesia masih sangat buruk atau kurang bagus. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan sendiri atau pengngangguran, masih banyak rakyat yang miskin.

Pertumbuhan ekonomi

§  Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.

§  Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.

§  Tidak memperhatikan pertambahan penduduk

§  Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

§  Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi

§  Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak

 

Gambaran perekonomian suatu negara dapat dilihat melalui beberapa aspek, baik itu dari aspek kinerja perekonomiannya maupun dari aspek strukturnya. Postingan sebelumnya kita telah membahas salah satu cara untuk melihat bagaimana kinerja perekonomian melalui penghitungan pertumbuhan ekonomi. Pada postingan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang struktur perekonomian, khususnya struktur ekonomi Indonesia.

PDB, Indikator Penting untuk Mengukur Perekonomian Negara

            Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan peneliti untuk menganalisis keadaan makro ekonomi. Data PDB memiliki peran yang cukup penting dalam menganalisis suatu permasalahan makro ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, diantara kegunaan data PDB antara lain adalah untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selain itu, dari data PDB ini juga dapat diturunkan menjadi beberapa indikator ekonomi lainnya. Sebelum kita membahasnya secara lebih detail, mari kita bahas tentang PDB itu sendiri, bagaimana pendekatan penghitungannya dan cara menghitungnya.

Penghitungan PDB dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:

1.  Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu :

        - Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan,

        - Penrtambangan dan penggalian,

        - Industri pengolahan,

        - Listrik, gas dan air bersih,

        - Konstruksi,

        - Perdagangan, hotel, dan restoran,

        - Pengangkutan dan komunikasi,

        - Keuangan, real estate dan jasa perusahaan,

        - Jasa – jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah,

2.  Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.  Pendekatan Pengeluaran/Penggunaan

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

        - Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta (PC).

        - Pengeluaran konsumsi pemerintah (GC).

        - Pembentukan modal tetap (TCF).

        - Perubahan inventori/stok (S).

        - Ekspor neto (ekspor (EX) dikurangi impor (IM)).

Dalam persamaan matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Y = PC + GC + TCF + S + (EX-IM)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Dari data PDB yang ada, juga dapat diturunkan beberapa indikator ekonomi lainnya, antara lain Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar dan atas dasar biaya faktor biaya produksi serta indikator angka-angka per kapita.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 diperkirakan masih tetap stabil dan mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

"Pertumbuhan diprediksi untuk tetap baik sampai akhir 2011 dan sepanjang 2012, didukung oleh konsumsi dan investasi swasta," ujar Kepala Ekonom HSBC untuk wilayah Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan India, Leif Eskesen, dalam pemaparan di Jakarta, Senin.

Leif menjelaskan, momentum pertumbuhan di Asia sedikit mengalami penurunan, akibat krisis utang di Eropa, kenaikan harga minyak serta terganggunya rantai distribusi akibat bencana di Jepang.

Namun, ia mengemukakan, sektor konsumsi domestik di negara-negara Asia termasuk Indonesia, menjadi salah satu pengaman dalam menjaga ketahanan ekonomi secara keseluruhan dan berlindung terhadap dampak krisis secara langsung.

"Konsumsi domestik dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan tentunya didukung dengan kebijakan moneter yang akomodatif," ujar Leif.

Selain itu, ia mengemukakan, tingkat investasi swasta juga diperkirakan makin meningkat terutama bagi Indonesia dan India karena saat ini Asia merupakan wilayah yang paling menjanjikan untuk berinvestasi.

Menurut Leif, basis konsumsi domestik yang didukung demografi penduduk merupakan salah satu pemicu investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Untuk menarik investor, pemerintah juga perlu menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan reformasi struktural, seperti UU ketenagakerjaan, kebijakan yang memudahkan untuk melakukan bisnis dan melakukan pembenahan infrastruktur," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, potensi resiko eksternal yang meningkat pada pasar modal dan saham karena arus modal masuk juga dapat diantisipasi dengan cadangan devisa Indonesia yang masih memadai.

Namun, dengan pertumbuhan yang diperkirakan masih stabil, lanjut dia, pemerintah patut mewaspadai tingginya laju inflasi pada tahun depan.

"Laju inflasi dapat menjadi `potential risk` dan patut diwaspadai. Untuk itu dibutuhkan kebijakan moneter yang tepat dalam penentuan suku bunga dan mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Leif memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 6,4 persen meski ada kemungkinan untuk lebih tinggi lagi.

Sedangkan pada 2012, didorong oleh kinerja sektor domestik dan investasi yang makin meningkat, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan stabil pada angka 6,7 persen.

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

§  Inflasi yang sangat tinggi

Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank.

Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

§  Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

1.   Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;

2.   Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;

3.   Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

§  Kas negara kosong.

§  Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

§  Tanah pertanian rusak

1.   Tenaga kerja dijadikan romusha

2.   Tanah pertanian ditanami tanaman keras

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

§  Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

§  Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

§  Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

§  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

§  Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

§  Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya

1.   Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

2.   Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

3.   Penanaman kembali tanah kosong

4.   Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

      B.    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:

1.       factor produksi

2.      factor investasi

3.      factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.      factor kebijakan moneter dan inflasi

 5.      factor keuangan negara                  

Dengan kata  lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.

Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

1.       Faktor-faktor Internal

a.      Factor ekonomi, antara lain:

·Buruknya fundamental ekonomi nasional

·Cadangan devisa

·Hutang luar negeri dan ketergantungan impor

·Sector perbankan dan riil

·Pengeluaran konsumsi

b.      Faktor non ekonomi, antara lain:

·Kondisi politik, social dan keamanan

·PMA dan PMDN

·Pelarian modal ke luar negeri

·Nilai tukar rupiah

2.      Faktor-faktor Eksternal

·Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia

                                                              Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi Indonesia, Analisis Deskriptif

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDB. Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain.

Dalam analisis deskriptif ini, kita akan melihat bagaimana kondisi struktur ekonomi Indonesia dari tahun 1983 sampai 2010. Untuk memudahkan analisis, sektor-sektor dalam perekonomian akan dikelompokan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berlangsung secara berkesinambungan pada periode sebelum krisis ekonomi (pertumbuhan tidak pernah berada di bawah 6,40 persen) dan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat, ternyata memberi kemajuan yang cukup berarti terhadap perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini terlihat dari perubahan komposisi sektor ekonomi atas kontribusinya terhadap PDB dalam jangka waktu tahun 1983-2010. 

Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia Tahun 1983-2010

Dilihat dari lapangan usaha utama, kontribusi sektor primer  terhadap PDB pada tahun 1983 adalah sebesar 43,64 persen dan pada tahun 2010 tinggal 26,49 persen. Sementara itu, kontribusi sektor sekunder yang semula hanya sebesar 19,08 persen pada tahun 1983 menjadi sekitar 35,89 persen pada tahun 2010. Sedangkan sektor tersier mengalami perubahan yang relatif konstan, kontribusi sektor ini terhadap PDB pada tahun 1983 sebesar 37,29 persen dan pada tahun 2010 sebesar 37,62 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun 1983. Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi perekonomian atau perubahan struktur ekonomi Indonesia yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer  dalam sumbangannya terhadap PDB dan semakin meningkatnya peran sektor nonprimer.

Terlihat bahwa telah terjadi perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dan semakin meningkatnya pangsa sektor nonprimer terhadap PDB dari periode 1983-2010. Perkembangan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB pada periode sebelum krisis ekonomi (1983-1996) menunjukkan bahwa dominasi produk yang dihasilkan perekonomian Indonesia mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pada tahun 1983 pangsa sektor primer masih cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 43,64 persen, sedangkan sektor sekunder sebesar 19,08 persen dan sektor tersier sebesar 37,29 persen. Pangsa sektor primer terhadap PDB kemudian berangsur-angsur turun hingga hanya sebesar 25,33 persen pada tahun 1996, sedangkan sektor sekunder justru terus mengalami peningkatan. Pangsa sektor sekunder terhadap PDB pada tahun 1996 menjadi 34,80 persen, meningkat 15,72 persen dari tahun 1983. Sektor tersier mengalami perkembangan yang relatif konstan selama periode 1983-1996. Selama periode tersebut tercatat pangsa sektor tersier terhadap PDB berkisar pada angka 37,29 persen sampai 42,44 persen.

Pada periode terjadinya krisis ekonomi (tahun 1997-1999) struktur perekonomian Indonesia relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, kecuali sektor pertanian. Pada tahun 1997, sektor primer memiliki pangsa sebesar 24,94 persen terhadap PDB dan meningkat cukup besar pada tahun 1998 menjadi 30,67 persen dan kemudian turun kembali menjadi 29,61 persen pada tahun 1999. Pangsa sektor sekunder terhadap PDB pada periode tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti, pangsa sektor ini sebesar 35,48 persen pada tahun 1997, 32,64 persen pada tahun 1998 dan meningkat menjadi 33,36 persen pada tahun 1999. Sedangkan sektor tersier memiliki pangsa terhadap PDB berkisar antara 36,69 persen sampai 39,58 persen selama periode krisis ekonomi ini.

Setelah melewati krisis ekonomi, perubahan struktur Indonesia terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dari tahun 2000 sampai 2004. Pangsa sektor primer terus mengalami penurunan dari 27,67 persen pada tahun 2000 menjadi 23,28 persen pada tahun 2004. Pada periode yang sama, pangsa sektor sekunder terhadap PDB justru cenderung mengalami peningkatan dari 33,86 persen pada tahun 2000 menjadi 35,69 persen pada tahun 2004, walaupun pada tahun 2003 sempat mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa sektor tersier pada tahun 2000-2004 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, pada tahun 2000-2001 pangsa sektor ini mengalami penurunan, namun pada tahun 2002-2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pangsa sektor tersier adalah sebesar  41,07 persen, meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan turun 0,03 persen pada tahun 2004.

Selama tahun 2005-2010, sektor yang terlihat cenderung meningkat pangsanya terhadap PDB adalah sektor primer. Pangsa sektor primer pada tahun 2010 adalah sebesar 26,49 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2005 yang memiliki pangsa sebesar 24,27 persen saat itu. Pada tahun 2008-2010 sektor sekunder dan tersier terlihat memiliki pangsa yang relatif mirip terhadap PDB yaitu berkisar antara 35,89 persen sampai 37,62 persen. Namun, secara umum pangsa sektor primer masih tetap berada di bawah pangsa sektor sekunder dan tersier. 

Jika kita lihat dari hasil analisis deskriptif di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwatelah terjadi perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama tahun 1983-2010. Sejak tahun 1985, peran sektor primer telah digeser oleh sektor tersier, kemudian pada tahun 1993 sektor primer kembali digeser oleh sektor sekunder. Pada tahun 2009 sektor sekunder merupakan sektor yang memiliki peran paling besar terhadap PDB, namun pada tahun 2010 kembali digeser oleh sektor tersier. Sampai tahun 2010 peran sektor primer masih berada di bawah sektor tersier dan sekunder. Hal ini menunjukan bahwa proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah industrialisasi, dimana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor lainnya, terutama sektor sekunder yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar dan signifikan hampir di tiap tahun dibanding sektor lainnya. 

Contoh: Pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Padahal pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat di negara industri. Dalam pajak ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk menghindari hal ini, pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan kadastral/nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan.

Di negara berkembang, biasanya negara agraris menghubungkan besarnya penghasilan netto dengan luas kepemilikan atas tanah dan dihubungkan dengan tingkat kesuburan tanah. Indonesia mengambil jalan keluar untuk masyarakat kecil yang tidak bisa melakukan pembukuan dengan menggunakan norma perhitungan. Norma perhitungan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak tinggal menghitung berapa omsetnya dikalikan dengan norma perhitungannya.

Kesimpulan dari saya adalah pertumbuhan dan atruktur ekonomi di indonesia masih sangat kurang dan perlu diperbaiki agar masyarakat di indonesia menjadi lebih baik lagi, jika masyarakat ekonomi nya sudah membaik maka negara tersebut akan mendapat efek positifnya.

Sumber Referensi:

1.     Web resmi Badan Pusat Statistik (http://www.bps.go.id/).

2.     Wikipedia (http://id.wikipedia.org/).

3.     Web resmi Pemerintah Kabupaten Bima (www.bimakab.go.id/).