SISTEM
EKONOMI INDONESIA
PENDAHULUAN
Saya mengambil judul ini karena saya penasaran bagaimana sistem ekonomi yang ada di indonesia saat ini, karena saya melihat diberbagai kejadian yang ada sepertinya sisitem ekonomi di indonesia sangat buruk, dan harus diperbaiki agar perekonomian di indonesia makin baik dan agar tidak kalah dengan negara lainnya. Sistem perekonomian yang ada di indonesia ini mungkin masih kurang baik, ditambah lagi dengan penanggulangan yang buruk, berbeda dengan dengan sistem perekonomian di negara berkembang lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang perkembangannya sangat tidak signifikan dan cenderung lambat. sehingga sulit meliat kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri di bidang-bidang penting seperti Ekonomi, Pembangunan, Pertambangan, dan lain sebagainya.
Menurut saya sistem perekonomian yang dianut Bangsa Indonesia saat ini, sudah saatnya diganti dengan sistem perekonomian nasional, karena tidak mampu lagi memenuhi tuntutan dan kesejahteraan rakyatnya.
Sistem ekonomi pasar seharusnya diganti dengan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat dan menomorbelakangkan kepentingan konglomerat.
Salah satu penyebab kemiskinan yang terus melanda masyarakat Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya, karena sistem ekonomi itu sudah tidak mampu lagi menyahuti tuntutan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan sosial ekonomi masyarakat.
Sistem ekonomi yang ada sekarang kurang mampu membawa Indonesia pada kebangkitan ekonomi, karena lebih mengutamakan kepentingan konglomerat yang diwakili para korporasi asing daripada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
Sistem ekonomi yang ada sekarang kurang mampu membawa Indonesia pada kebangkitan ekonomi, karena lebih mengutamakan kepentingan konglomerat yang diwakili para korporasi asing daripada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
Ini adalah salah satu jawaban mengapa bangsa Indonesia masih terus dilanda kemiskinan yang berkepanjangan dan tidak ada perubahan yang signifikan.
Menurut saya pertambangan adalah sektor yang paling terkorup, sehingga kekayaan minyak bumi yang ada di Indonesia tidak lagi disebut “berkah minyak” tetapi telah berubah menjadi “kutukan minyak”, karena tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan hasilnya hanya dinikmati oleh pejabat tinggi saja.
Bangsa ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, subur dan makmur, namun warganya masih melarat. Hal itu disebabkan ketidak cocokan antara kesuburan dan kekayaan alam dengan kenyataan yang ada yakni kemiskinan dan kemelaratan yang merata dari Sabang hingga Merauke.
Sehingga sektor pertambangan ini harus direkonstruksi kembali, agar bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Indonesia.
Belum lagi pada sektor-sektor pembangunan, memang terlihat pesat karena terlihat banyaknya pembangunan-pembangunan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga harus melihat bahwa banyak rakyat biasa yang menderita karena itu dengan adanya penggusuran dan lain sebagainya yang pastinya meresahkan warga.
Korupsi yang sekarang ini tengah merajalela di kalangan pejabat Indonesia harus ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan semua ini terjadi karena Sistem Perekonomian Indonesia yang sangat buruk dan amburadul, terlalu banyak fiktif dan ketidak transparan.
untuk itu saya pribadi menginginkan Sistem Perekonomian yang baik bagi Bangsa Idonesia, agara dapat mensejahterakan masyarakat khususnya diwilayah-wilayah yang masih belum tersentuh perbaikan perekonomian.
1.
Sistem
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu atau Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana(planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara padaperekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Ada beberapa macam system perekonomian yang ada, diantaranya:
1.Sistem Perekonomian Kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan menjual barang dan sebagainya.
2.Sistem Perekonomian Sosialisme,yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dngan campur tangan pemerintah.
3.Sistem Perekonomian komunisme, adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber2x kegiatan perekonomian.
4.Sistem Ekonomi Merkantilisme, yaitu suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset& modal yangdimiliki negara.
5.Sistem Perekonomian Fasisme, yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata lain, fasisme merupakan sikap rasionalism yang berlebihan.
Subyek
dan obyek:
· Sistem
kemayaraatan: orang atau masyarakat
· Sistem
kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
· Sistem
peralatan: barang/alat
· Sistem
informasi: data, catatan, dan fakta
2.
Sistem ekonomi dan politik
Dumairy
(1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan
ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
kehidupan.
Sistem ekonomi:
· Subyek/obyek:
manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
· Perangkat
kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme
hubungan
· Tatanan:
hukum dan peraturan perekonomian
Sheridan (1998), economic
system refers to the way people perform economic activities in their search for
personal happiness.
Sanusi (2000) sistem ekonomi
merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi,
sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah
pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.
Sanusi (2000), perbedaan
antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a)
Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang
dibutuhkan
b)
Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c)
Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d)
Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab
manajer
e)
Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f)
Pengaturan motivasi usaha
g)
Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h)
Penentuan pertumbuhan ekonomi
i)
Pengendalian stabilitas ekonomi
j)
Pengambilan keputusan
k)
Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah hubungan sistem
ekonomi dan sistem politik
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
Liberalisme
|
Ideoligi politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
Demokrasi
|
Rejim pemerintahan
|
Otokrasi atau
otoriter (kekuasaan tak terbatas)
|
Egaliterisme (Berderajad sama)
|
Penyelenggaraan kenegaraan
|
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
|
Desentralisme
|
Struktur birokrasi
|
Sentralisme
|
Kapitalisme
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
Perbedaan sistem ekonomi
suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
· Sistem
kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
· Keleluasaan
masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
· Kadar
peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan
bisnis dan perekonomian pada umumnya
3.
Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi yang esktrim:
(a) Sistem ekonomi kapitalis
·
Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber
ekonomi
·
Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup
dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
·
Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas
prestasi kerjanya
·
Campur tangan pemerintah sangat minim
·
Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
·
USA
(b) Sistem ekonomi sosialis
·
Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
·
Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan
memajukan perekonomian
·
Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan
kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan pemerintah sangat tinggi
·
Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah
pusat
·
USSR
(c) Sistem ekonomi campuran
·
Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui
negara
·
Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup
dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
·
Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan
kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu
seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
·
Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
4.
Persaingan terkendali
Untuk
mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis
kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia
(sistem persaingan terkendali);
·
Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia
mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD
45.
·
Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam
meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi
pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan
membuka prioritas usaha.
·
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh
individu atas prestasi kerja dan badan
usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan
hukum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada
pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta
departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan
membantu permodalan.
5.
Kadar Kapitalisme dan
Sosialisme
Unsur kapitalisme dan
sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut
berikut ini:
(a) Pendekatan faktual
struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur
kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut
dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah)
dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan
oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah
juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam
pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan
harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni
menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah,
Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada
kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang
dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir
tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang
dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun
1965.
Sistem perekonomian
indonesia sekarang mengarah pada kapitalis?
Banyak pengganguran, kaum pemodal semakin berkuasa yang miskin semakin
miskin., eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan
sosial, dan seterusnya. Itulah yang terjadi dengan kondisi perekonomian di
indonesia. Bila ditelurusi, ternyata sisitem perekonomian tersebut hampir mirip
dengan sistem perekonomian yang ada di amerika yang notabane adalah kapitalis.
Amerika, negara super power yang katanya merajai dunia dan menjadi pusat
segala macam peradaban, ternyata memiliki sistem perekonomian yang buruk. Masih
ingat dalam dengan kasus Enron dan worldcom? Perusahaan raksasa itu hancur
karena manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan demi keuntungan
golongan tertentu.
Beberapa tahun
belakangan ini, kita juga dikagetkan dengan anjloknya saham yang ada di wall
street karena salah satu perusahaan properti mengalami kebangkrutan yang
berakibat sangat fatal pada sisitem pereonomian yang lain. Kondisi tersebut
hampir sama dengan di indonesia bukan?
Sisitem pereonomian
indonesia sekarang bisa dikatakan condong ke barat. Bagai sebuah dilema memang.
Di suatu sisi, indonesia memang membutuhkan “asupan gizi” dari negara barat
yang notabane kapitalis. Namun, sisi lain indonesia juga harus siap dijadikan “bulan-bulanan”
oleh para kreditur.
Kamis, 14 Juni
2007
|
Sebenarnya sudah banyak contoh kasus yang membuktikan bahwa sistem ekonomi
kapitalistik yang dijalankan pemerintah Indonesia telah gagal mengatasi
krisis multi dimensi yang kita alami sejak menjelang rezin Soeharto ambruk
hingga empat kali pergantian presiden pasca reformasi 1998. Tetapi,
melambungnya harga beras dan kini harga minyak goreng bahkan tanpa bisa
diantisipasi oleh pemerintah, menjadikan makin terang-benderangnya kegagalan
itu. Anehnya, para pemimpin negeri ini beserta para pakar ekonominya belum
ada yang mengakui kasus minyak goreng sebagai bukti kegagalan sistem
kapitalistik. Rakyat yang sedang susah dibikin lebih susah akibat kenaikan harga beras dan minyak goreng, dua jenis komoditas yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Ketika harga beras melambung hingga mencapai Rp 6.000, pemerintah mengantisipasinya dengan menggelar operasi pasar (OP) beras. Ratusan ribu ton beras impor didatangkan dari Taiwan, dengan alasan stok beras dalam negeri terbatas. Padahal belakangan diketahui, di balik impor beras terdapat "udang' berupa fee dari pengusaha negeri asalk beras yang jumlahnya triliunan rupiah. Kenyataannya OP beras gagal membendung kenaikan harga beras. Bahkan dalam kegiatan OP beras muncul "joki-joki" bayaran dari para pedagang beras besar yang memborong beras OP untuk dijual dengan harga pasar yang mencekik rakyat. Alhasil, mekanisme OP gagal mengurangi beban rakyat karena toh rakyat tetap dihadapkan pada harga beras yang tinggi. Kegagalan OP beras ternyata tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengatasi melambungnya harga minyak goreng. Bahkan terkesan pemerintah makin limbung. Pekan lalu pemerintah merencanakan menaikkan pajak ekspor CPO (crude palm oil) dari 1,5% menjadi 6,4%. Maksudnya supaya para pengusaha CPO menjualnya ke pasar dalam negeri supaya harga minyak goreng turun. Rencana itu langsung diprotes bukan saja oleh pedagang CPO, tetapi juga petani kelapa sawit. Para pengusaha CPO yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GPKSI) menilai, kenaikan pajak ekspor itu hanya akan menambah beban pengusaha dan petani yang berimbas pada kerugian mencapai Rp 296 miliar. Bahkan sejumlah pengamat berpendapat menaikkan pajak ekspor CPO bukan solusi, karena toh CPO bukan hanya untuk dibikin minyak goreng melainkan untuk berbagai produk. Ini memang harga yang harus dibayar dari pilihan terhadap sistem ekonomi pasar yang kapitalistik. Sudah lama bangsa kita melupakan sistem ekonomi kekeluargaan yang menjiwai pasal-pasal UUD 1945, di mana peranan negara cukup dominan. Pasal 33 UUD 1945 sebelum diamandemen secara terang benderang menegaskan sistem perekonomian kita. Tetapi oleh para kapitalis telah dirusak dengan menghilangkan watak sosialisnya menjadi sangat kapitalistik. Lihatlah ironi minyak goreng. Bagaimana bisa dijelaskan, dengan jumlah produksi nasional CPO 16 juta ton setahun dan kebutuhan dalam negeri hanya 4 juta setahun, rakyat kita kekurangan stok minyak goreng hingga harganya melambung mencapai Rp 11.000. Padahal untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang hanya 4 juta ton CPO, pemerintah telah mewajibkan tiap pengusaha CPO untuk mendistribusikannya ke pasar dalam negeri. Tetapi kenaikan harga CPO dunia telah membuat para pengusaha kita lebih memilih mengekspornya ketimbang untuk memenuhi kewajiban di dalam negeri. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, pemerintah diharamkan ikut campur tangan. Sebab, jika pemerintah campur tangan berarti etatisme, berarti tidak kapitalistik lagi. Itu berarti mengkhianati "ideologi"nya sendiri. Padahal rakyat kita benar-benar butuh campur tangan pemerintah, baik berupa "pemaksaan" ala sosialisme seperti China kepada pengusaha maupun pemberian subsidi kepada produksi minyak goreng. Kasus minyak goreng, bagaimana pun, harus menyadarkan kita akan lemahnya sistem kapitalistik yang tidak pro kesejahteraan.* |
Pemerintah harus menghadapi masalah – masalah ekonomi yang sedang di hadapkan pada masyarakat indonesia. Selain masalah korupsi dan tersedianya infrastuktur yang ada pemrintah juga mengatasi masalah – masalah perekonomian yang lainnya seperti banyaknya pengangguran di indonesia, krisis ekonomi, inflasi dan tingkat perekonomian indonesia .
PENGANGGURAN
Pengangguran yang muncul dalam perekonomian indonesia akan mengakibatkan dampak yang kurang baik, karena semakin banyak pengangguran di indonesia maka semakin banyak pula masalah – masalah yang akan menimbulkan banyaknya anak – anak terlantar, kriminalitas , dan masalah – masalah sosial lainnya .
* Sebab – sebab terjadinya pengangguran adalah :
1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja yang ada di indonesia . sehinggga dengan ketidakseimbangan ini menyebabkan banyaknya pengangguran.
2. Kebutuhan tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Maka dengan ketidakseimbangan tersebut membuat para tenaga tersebut tidak dapat mengambil kesempatan kerja yang tersedia.
3. Minimnya lapangan kerja yang ada.
4. Pemanfaatan tenaga kerja antar daerah atau kota yang tidak seimbang . Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin lebih besar dari kesempatan kerja yang ada , begitu pun di daerah laen atau pun di antar kota.
· Adapun jenis – jenis pengangguran diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengangguran friksionil
Pengangguran yang terjadi karena ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja . Terkadang juga seseorang memilih menganggur karena fasilitas yang tersedia tidak seperti apa yang di inginkan .Sehingga seseorang tersebut lebih memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang memberikan fasilitas yang lebih baik.
2. Pengangguran Teknologi
Pengangguran yang disebabkan semakin canggihnya teknoogi yang ada sehingga membuat seseorang yang memiliki keahlian terbatas menjadi tersingkir dari para pekerja yang memiliki keahlian atau skill lebih tinggi. Selain itu juga di sebabkan oleh perubahan atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.
3. Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan belum mendapat pekerjaan meskipun telah berusaha secara maksimal atau ada juga yang malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
4. Pengangguran terselubung
Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang disebabkan karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan tetapi dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki, akhirnya mereka bekerja tidak efektif.
5. Setengah menganggur
Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu . Dengan kata lain tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari.
· Dampak – dampak pengangguran terhadap perekonomian indonesia
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara adalah meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal itu akan menghambat pembangunan ekonomi sulit untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
Karena pengangguran akan berdampak negatif bagi perekonomian negara, seperti keterangan di bawah ini :
1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Tujuan yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me- nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan menurun pajak yang ada maka dapat menghambat pembangunan yang sudah direncanakan.
3. Pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak bisa memajukan atau membangun para kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.
KRISIS EKONOMI
Krisis di Indonesia benar – benar tidak terduga datangnya, sama sekali tidak terprediksi sebelumny.
Berikut 4 penyebab Krisis Ekonomi Indonesia Tahun 1997-1998
1. Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjanka pendek. Hal ini diterjadi karena oleh rasa percaya diri yang berlebihan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun para masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah atau hutang publik, dan senantiasa menjaganya dalam batas – batas yang dpat diatasi . Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh swasta indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis, barulah disadari bahwa hutang swasta benar – benar menjadi maslah yang serius.Antara tahun 1992 sampai dengan bulan juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998).
Selain itu, hutang swasta banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan-akan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan.Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat terjadi krisis, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan .
2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan indonesia.Dengan kelemahan sistemik perbankan, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan
3. Banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan taktik politiknya yang menyebar kemana-mana telah menghambat gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan ditengah krisis.
4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada akhirnya memperbesar dampak krisis itu sendiri. Faktor ini termasuk hal yang yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial politik telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai pemulihan secara efisien dan berkesinambungan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih cukup kuat mengatasi krisis ekonomi global. Pertumbuhan 2011 diperkirakan akan mencampai 6,6% terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi. Namun demikian, pengaruh gejolak ekonomi global akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tahun2012 yang di prediksi berada pada kisaran 6,2 – 6,7%. Pernyataan ini dikemukakan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia.
INFLASI DAN TINGKAT EKONOMI INDONESIA
Sistem Ekonomi Indonesia bisa dikatakan amat buruk. Ini disebabkan oleh banyaknya mata uang yang beredar secara tak terkendali atau yang lebih popular dikenal sebagai Inflasi. Dengan tingkat Inflasi yang sangat amat tinggi, kas Negara kosong, eksploitasi besar-besaran. Maka dari itu berbagai usaha-usaha dilakukan guna mengatasi masalah kesulitan ekonomi, seperti peminjaman uang, berdiplomasi dengan Negara lain, pembentukan planning board (perancang ekonomi), serta mengadakan pelatihan bagi pengusaha pribumi agar memiliki skill. Namun dirasa tidak berpengalaman, pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Sejarah menguraikan rangkaian-rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, sehingga tergambar dengan jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu kurun waktu. Perubahan-perubahan tersebut bisa melahirkan keadaan sekarang lebih baik ataupun lebih buruk dari keadaan masa lalu. Apakah setelah sekian tahun dilakukan pembangunan ekonomi, keadaan ekonomi sekarang akan lebih maju atau mundur . Hal ini perlu kita nilai berdasarkan ukur atau kriteria kemajuan ekonomi.
Kesimpulan saya adalah sistem ekonomi di indonesia sangat buruk karena masih banyak akibat yang sangat merugikan bagi bangsa indonesia, apabila indonesia ingin bangsa ini lebih baik lagi maka indonesia harus merubah sistem yang ada sekarang ini.
Daftar
Pustaka:
1.www.google.com
2.www.wikipedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar