ULAH DAN ALASAN KAP SESEORANG DIBAYAR SEHARGA Rp 20 M

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Kantor Akuntan Publik Drs. HS & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PWC) Rp 20 miliar. Denda tersebut harus dibayar maksimal 30 hari sejak pemberitahuan keputusan ke kas negara dengan uang paksa Rp 10 juta perhari.

      Ketua KPPU Syamsul Maarif saat membacakan keputusan KPPU, Kamis (24/6), mengatakan KAP HS terbukti dengan sengaja memberi interpretasi menyesatkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan US Securities and Exchange Commission (Bapepam AS) mengenai standar audit khususnya AU 543.

       "Tindakan KAP HS & Rekan yang sekarang bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP EP atas laporan keuangan konsolidasi Telkom 2002," ujar dia.

       Inti permasalahan dari perkara ini, jelas Syamsul, adalah keengganan KAP HS & Rekan sebagai terlapor yang mengaudit laporan keuangan Telkomsel tahun  buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP EP terhadap laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun buku 2002.

"Terlapor beralasan untuk menghindari resiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP EP," tutur dia.

Keengganan ini dipicu keraguan terlapor terhadap kelayakan hak praktek KAP EP di hadapan Bapepem AS. Selain meragukan kelayakan, terlapor juga meminta Telkom memberikan akses penuh untuk membaca filing form 20-F. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Telkom.

Dalam analisa KPPU, jelas Syamsul yang ketika itu didampingi anggota KPPU Pande Radja Silalahi dan M. Iqbal, penolakan terlapor untuk terasosiasi dengan alasan meragukan hak praktek KAP EP berada di luar kewenangan terlapor.

ANALISIS     :

Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Dari kasus ini KAP EP yang selaku sebagai auditing PT.TELKOM pada tahun 2002 sudah melakukan proses audit dengan menyajikan laporan keuangan yang seharusnya dan wajar namun KAP HS selaku auditing PT.TELKOM tahun 2003 memberi interpretasi terhadap laporan keuangan PT.TELKOM  yang berbeda dari yang  sudah di audit dari KAP EP dan rekan pada tahun buku 2002 untuk merusak kualitas auditor KAP EP. Dari kasus ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Kantor Akuntan Publik Drs. HS & Rekan yang berafiliasi dengan Price waterhouse Coopers (PWC) Rp 20 miliar.  

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Karena pada tahun 2002 ke tahun 2003 PT.TELKOM sempat menggantikan auditor independen  dar KAP EP ke KAP HS. Disni terlihat auditor KAP HS alangkah baiknya menunjukkan tanggung jawab untuk meninaikkan tingkat keandalan laporan keuangan PT.TELKOM dengan menerima berasosiasi dengan proses auditing tahun buku pada tahun 2002 yang sudah pernah di audit oleh KAP EP.

 Ada empat kemungkinan pernyataan pendapat auditor, yaitu: auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion); auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion); auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion).  Alangkah baiknya KAP HS  mengaudit laporan keuangan tahun buku tahun 2002 agar KAP HS mengetahui apakah sesuai an tepat dengan apa yang dilakukan auditor KAP EP tersebut, yaitu apakah laporan keuangan PT.TELKOM itu wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan apakah tidak memberikan pendapat sama sekali.

Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini mengatur keahlian dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jika dilihat dari kasus ini sikap mental dari KAP HS itu lemah dan tidak baik. Ini dilihat dari keengganan pihak auditor KAP HS untuk melakukan audit laporan keuangan Telkomsel tahun buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP EP terhadap laporan keuangan konsolidasi PT.TELKOM.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Alangkah baiknya auditor KAP HS menerima berasosiasi dengan auditor KAP EP dan seharusnya auditor KAP HS memberi pendapat yang sebenarnya dan tidak bertujuan untuk merusak kulitas auditor lainnya sehingga auditor KAP HS memiliki kepercayaan dari masyarakat yang tinggi dengan melandaskan standar mutu yang tinggi pula.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Dilihat dari kasus ini KAP HS tidak memenuhi apa yang menjadi tujuan seorang profesi akuntansi karena KAP HS tidak berorientasi pada kepentingan publik namun kepentingan pribadi dengan memberi interpretasi menyesatkan kepada PT.TELKOM sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP EP atas laporan keuangan konsolidasi Telkom 2002.

Untuk mencapai tujuan terse but terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1.  Profesionalisme.

Alangkah baiknya auitor KAP HS melakukan tugasnya dengan profesional dengan menerima KAP HS & Rekan sebagai terlapor yang mengaudit laporan keuangan Telkomsel tahun  buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP EP terhadap laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun buku 2002.

2.  Kualitas Jasa.

Alangkah baiknya auditor KAP HS lebih baik melihat dan meningkatkan kualitas auditingnya daripada memberi interpretasi yang mengakibatkan rusaknya kualitas KAP EP.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Dengan tindakan auditor KAP HS yang tidak ingin berasosiasi dengan KAP EP ini menunjukkan KAP HS telah melakukan tindakan yang tidak terhormat karena KAP HS malah mengambil keuntungan pribadi dengan memberi interpretasi pada PT.TELKOM yang dapat merusak kualitas KAP EP dan kepercayaan masyarakat kepada KAP EP sehingga apa yang dilakukan KAP HS bukanlah tindakan yang profesional sebagai KAP yang berlandaskan pada Kode Etik IAI.

       Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Alangkah baiknya KAP HS mementingkan apa yang diutamakan oleh profesi akuntan sehingga perusahaan dapat melihat prstasi yang dimiliki dengan cara yang benar dan akan semakin banyak lagi perusahaan lainnya yang akan memakai jasa auditor KAP tersebut.

Dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritar, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.  Disni terlihat seperti auditor KAP HS sedang mengalami tekanan yang mungkin dari pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dan KAP HS tidak memiliki integritas yang kuat sehingga KAP HS tidak bisa melayani dengan baik dari PT.TELKOM dan tidak dapat dipercaya lagi oleh publik karena Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini. Disni auditor KAP HS tidak memberikan jasa yang tidak berkualitas dan tidak pantas dengan memberi interpretasi pada pihak PT.TELKOM yang tidak benar untuk merusak reputasi atau kualitas dari auditor KAP EP tersebut.

Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dilihat dari kasus tersebut alangkah baiknya bersikap adil dan jujur secara intelektual dengan tidak melakukan interpretasi dan jujur agar tidak merusak atau merugikan pihak lainnya.

Pemeliharaan Kompetensi Profesional. Alangkah baiknya KAP HS melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota agar dapat mengikuti perkembangan profesi akuntansi dan memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi:

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi hams dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.  Dengan KAP HS melakukan interpretasi dan merusak reputasi dan kualitas KAP EP berarti KAP HS sendirilah yang dengan tidak sengaja mendiskreditkan profesi dari KAP HS sendiri dan bahkan KAP HS tidak sadar bahwa yang dilakukan akan merugikan diri sendiri.

Sumber         :

http://m.liputan6.com/www/read/80920/kppu-mendenda-kantor-akuntan-publik-hadi-susanto-pwc

http://m.tempo.co/read/news/2004/06/23/05644191/KPPU-Denda-PWC-Rp-20-miliar

Meraup Keuntungan Dengan Makan Gaji Karyawan

    PT FI merupakan jenis perusahaan multinasional (MNC), yaitu perusahaan internasional atau trans nasional yang berpusat di satu negara tetapi cabang ada di berbagai negara maju dan berkembang.

  Mogoknya hampir seluruh pekerja PT FI disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport diseluruh dunia. Pekerja FI di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah dari pada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang perjam 1.5 USD – 3 USD. Padahal, dibandingkan gaji di negara lain mencapai 15 USD – 35 USD perjam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen FI bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.

   Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua digembor - gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai tujuh turunan.

    Umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitasagar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak.

    Pemerintah dalam hal ini pantas malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata hanya sia-sia.

ANALISIS

                   Undang-undang yang telah di Langgar

             PT FI telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia (HAM) berdasarkan UU No. 13/2003 tentang mogok kerja sah dilakukan. PT FI telah melanggar pasal:

           Pasal 23: “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara”.

Filsafat Moral :

1. EUDEMONISME

           Alangkah baiknya PT. FI tidak menguasahakan kebahgiaan yaitu untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar yaitu contohnya kongkalikong atau memberi komisi dengan pihak tertentu. 

2. UTILITARIANISME

          Alangkah baiknya PT. FI melihat apakah ada manfaat nya atau kegunaan dari perusahaan untuk masyarakat dalam meraup keuntungan.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah 

1. Pengendalian diri 

        PT. FI seharusnya dapat mengendalikan diri dengan tidak memperoleh keuntungan dari para karyawannya. Meskipun keuntungan itu merupakan hak bagi PT. FI namun alangkah baikknya dilakukan dengan cara yang benar dan tidak dengan mengambil untung dengan memperkecil atau tidak menyama ratakan gaji karyawannya dengan Negara lain. PT. FI juga alangkah baiknya memperhatikan alam disekitarnya dan memperhatikan masyarakat sekitarnya.

2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility) 

          PT. FI alangkah baiknya tidak memanfaatkan suatu kondisi atau kesempatan dengan menjual barang dengan harga yang tinggi pada saat terjadinya excess demand untuk meraup keuntungan dua kali lipat. Maka seharusnya PT.FI harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya bukan malah mementingkan untuk perusahaan saja bahkan PT. FI tidak menyamaratakan gaji karyawan nya dengan karyawan di negara lain.

3. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan" 

         PT. FI alangkah baiknya tidak meng ekspoitasi lingkungan yang ada disekitarnya. PT. FI seharusnya mempertimbangkan apakah akan merusak lingkungan sekitarnya atau tidak dimasa datang. Walaupun ada kesempatan PT. FI untuk meraih keuntungan namun alangkah baiknya PT. FI lebih mementingkan lingkungan yang ada disekitarnya.

4. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi) 

          PT. FI alangkah baiknya tidak kongkalikong dengan pihak lain untuk meraup keuntungan yang lebih besar karena dapat berakibat buruk dengan masyarakat sekitar dan ini akan menyebabkan terjadinya korupsi dikalangan pembisnis bahkan tidak menutuo kemungkinan dengan adanya konkalikong bisa merusak lingkungan disekitarnya apabila PT. FI kongkalikong denga pihak lain untuk memperbesar wilyahnya dan alangkah baiknya PT. FI tidak kongkalikong dengan pihak lain dengan memberi komisi agar meraup keuntungan yang lebih besar sampai – sampai mengorbankan gaji para karyawannya.

5. Mampu menyatakan yang benar itu benar 

         PT. FI harus berani mengungkapkan bahwa tindakan kongkalikong dengan member komisi kepada pihak terkait itu tidak benar. Karena dengan kejujuran, maka PT. FI bisa dipercaya oleh konsumen atau investor lainnya.

6. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah 

       PT. FI alangkah baiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya yang berada di golongan bawah dan menciptakan kondisi yang kondusif dan PT. FI dapat member kerpecayaan kepada perusahaan golongan bawah agar perusahaan yang berada di golongan bawah tersebut dapat mengembangkan perusahaannya dan berkiprah lebih baik dalam dunia bisnis.

7. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama 

               PT. FI harusnya tetap konsekuen dan konsisten untuk tidak melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi dengan “oknum” lain karena itu akan melanggar konsep etika bisnis.

DUNIA BISNIS

          Yang masih menjadi masalah bagi dunia bisnis adalah masih ada pelanggaran terhadap upah buruh atau karyawannya dengan tidak memberikan upah yang semestinya karena itu berarti sama saja membuat karyawannya kerja rodi. Didalam dunia bisnis semakin lama semakin banyak perbuatan tercela dengan tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Sumber:

http://irsan90.wordpress.com/2011/11/03/etika-bisnis-dan-contoh-kasus/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/06/12430369/Ini.Tanggapan.Freeport.soal.Ancaman.Mogok.Lagi

APDBP UNTUK KEJAHATAN PRIBADI

Kasus Korupsi APBDP

Gubernur NAD non aktif, AP bersama Kepala Biro Hukum dan Humas Setwil Prov. NAD, HZ ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan dana APBD NAD tahun 2004 senilai Rp.4,130 miliar. Kedua tersangka tersebut dinyatakan bersalah oleh Andi Amar Achmad, Kepala Kejati NAD, karena menggunakan dana perubahan APBD tahun 2004 untuk kegiatan bantuan hukum AP. Dana senilai Rp. 4,130 miliar tersebut diambil dari dana bantuan hukum yang diposkan pada Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NAD dalam perubahan APBD 2004 yang total anggarannya Rp.4,8 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai pengacara dalam pembelaan sesuatu kasus, dan kasus perdata yang melibatkan lembaga pemerintah. “Oleh karena itu dana tersebut tidak bisa digunakan untuk membayar pengacara AP, karena ia terlibat kasus pidana’, kata Kepala Kejati Prov.NAD. Dengan ditetapkannya dua tersangka tersebut, maka kasus tersebut berubah dari penyelidikan menjadi menyidikan, kata Andi Amir. Kasus tersebut terungkap setelah dalam proses penyelidikan. Pihak intel Kajati NAD melakukan pemeriksaan terhadap lima pejabat Setdaprov NAD. Intel tersebut menemukan terjadinya penyimpangan dana APBD tahun 2004. Ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah karena pihak Kejati kini akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Disebutkan, bahwa dalam perkara itu, ada kemungkinan anggota DPRD NAD periode 1999-2004 terlibat, karena menyetujui anggaran belanja tambahan (ABT) bantuan hukum senilai Rp.4,8 miliar. Sebelum ada perubahan, anggaran untuk bantuan hukum tersebut dianggarkan hanya Rp.90 juta, tetapi setelah terjadi perubahan mencapai Rp.4,8 miliar dan disetujui oleh DPRD. Kami akan menyelidiki semuanya, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Prov NAD.
Menurut Kajati, Andi Amir, penggunaan dana itu tidak tepat dan cacat hukum, apalagi kasus AP dalam kapasitas pribadi, bukan kapasitas sebagai gubernur. Oleh karena itu biaya tersebut tidak bisa dibebankan ke dalam APBD NAD. Kejadian itu, termasuk tindak pidana korupsi. Kasus penyelewengan anggaran penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum ini, terungkap ketika Pokja V Panitia Anggaran DPRD NAD meminta keterangan Karo Hukum dan Humas Setda NAD yang menggunakan anggaran tersebut sebesar Rp.4,8 miliar dari Rp.5,7 miliar untuk membiayai pembelaan seorang Gubernur AP yang terlibat kasus pidana.

ANALISIS :

Gubernur tersebut telah melanggar Norma, yaitu :

1. Norma Hukum

     Pasal 699 RUU KUHP menegaskan setiap orang atau pejabat publik secara melawan hukum menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapat dan belanja daerah bukan pada tujuannya, dipidana penjara paling lama dua tahun. Lebih jauh bila perbuatan menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka sanksi pidana ditambah satu pertiga.

  Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi diancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, untuk penyalahgunaan kewenangan dalam RUU KUHP hanya dipidana penjara paling lama enam tahun, jauh dari sanksi pidana UU Korupsi saat ini yakni maksimal 20 tahun.

    Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk RUU KUHP khusus pidana tambahannya hanya mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

1. Kebutuhan Individu

  Karena Seorang Gubernur tersebut sedang memiliki kebutuhan individu untuk membayar pengacara dalam kasusnya pribadi maka Gubernur tersebut memakai Uang yang seharusnya dipakai untuk rakyat miskin yang tidak mampu dalam membayar pengacara.

2. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi

   Alangkah baiknya ada segelintir orang tertentu yang melihat atau memperhatikan tingkah laku atau tindakan atau perbuatan seorang Gubernur tersebut untuk dapat dikoreksi agar tidak terjadi terakumulasi dan tidak ada lagi Gubernur lainnya yang mengikuti contoh perbuatan yang dilakukan Gubernur tersebut.

3. Perilaku Dari Komunitas

   Karena banyak perilaku yang tidak benar dari sesama komunitas dari Gubernur tersebut maka Gubernur tersebut tidak malu lagi atau tidak segan lagi untuk melakukan hal yang meskipun tidak benar dan merugikan orang lain.

Sanksi – Sanksi :

1. Sanksi Sosial

  Sanksi social yang akan diterima Gubernur tersebut contohnya adalah Gubernur tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat, akan dihina oleh masyarakat, akan dicaci maki bahkan dihujat oleh masyarakat dan akan dipecat dari jabatan nya sebagai Gubernur karena telah menjadi contoh yang tidak baik.

2. Sanksi Hukum 

   Gubernur tersebut akan dipenjara sesuai dengan UU dan sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan juga bisa dikenakan denda sesuai dengan uang yang telah disalahgunakan.

Pendekatan Teleologi

Egoisme

    Gubernur tersebut telah bertindak egois karena telah menggunakkan uang orang lain hanya untuk kepentingan pribadi saja.

    Jadi menurut saya, sebagai Gubernur, alangkah baiknya menggunakan uang APBDP yang memang dibuat untuk masyarakat seharusnya memang digunakan untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar pengacara dalam kasus pidananya pribadi. Sebagai orang Gubernur seharusnya sudah tahu mana yang tindakan yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilkakukan. Menurut saya, seorang Gubernur yang baik itu mengutamakan semua segala norma yang ada dan mematuhinya. Menjadi seorang Gubernur yang baik itu seharusnya sudah mengetahui sanksi apa yang akan diterima jika melakukan tindakan yang tidak baik sehingga tidak berani untuk melakukannya. Gubernur yang patut dicontoh itu menjadi seorang Gubernur yang tidak mengikuti lingkungan yang tidak etis dan seorang Gubernur itu alangkah baiknya memiliki pedoman hidup uang kuat dan berprinsip yang kuat dan baik. Alangkah baiknya seorang Gubernur memiliki kebiasaan hidup yang mematuhi peraturan, jujur, menjalankan tanggung jawab yang baik, menjalankan amanah dan kepercayaan dari masyarakat, dan menjadi Gubernur yang sederhana.

Sumber            : www.bpkp.go.id

Sumber: Suara Karya, Media Indonesia, Republika 2-7 April 2005 (DCH)

Punctuation Marks

5. A. "Where are you going?" asked the rabbit.

B. The rabbit asked, "Where are you going?"

6. A. "I am going to hunt rabbit" announced the dog loudly.

B. The dog announced loudly, "I am going to hunt the rabbits."

7. A. "That's very nice, where you find them?" said the rabbit.

B. The rabbit said, "That's very nice, where you find them?"

8. A. "There are dozens of them near the brook" replied the dog knowingly.

B. The dog replied knowingly, "There are dozens of them near the brook."

9. A. "Well, good luck in your hunting" mumbled the rabbit.

B. The rabbit mumbled, "Well, good luck in your hunting."

10. A. "Just a minute, you look like you know something about rabbit." shouted the dog.

B. The dog shouted, "Just a minute, you look like you know something about rabbit."

11. A. "Yes, I do" said the rabbit in a soft voice.

B. The rabbit in a soft voice said, "Yes, I do."

12. A. "Tell me, what you know?" roared the dog.

B. The dog roared, "Tell me, what you know?"

13. A. "I know enough, as she hopped off into the bushes to recognize a good escape when I see one" whispered the rabbit.

B. The rabbit whispered, "I know enough, as she hopped off into the bushes to recognize a good escape when I see one."

SOFTSKILL JOB VACANCY

 

Jakarta, April 10, 2014

Attention to:

Human Resources Department

MRA- Printed Media Division

Jl. M.H. Thamrin kav 53

Central Jakarta

Dear Sir/Madam,

According to the advertisement about vacancy in your company, I feel I have the necessary qualification needed for the position that you advertised in your company.

Kindly please allow me to apply a position: Accounting


I am 23 years old, innovative, energetic, highly ambitious, and good leadership. I am graduated from Gunadarma University of Cengkareng, with predicate “VERY SATISFACTORY” and GPA 3,25 (scale 4).

I have been usual work in a team and in organization. I can learn anything fast with initiative and great will to succeed. I am certain it all can be useful to work well in this company, and I would appreciate if you give me the opportunity to discuss my qualification in person.
For detail, I enclosed my CV, Academic Transcript and a recent photograph. Hopefully I may have the opportunity of proving my capability by being granted an interview.
Thank you for your kind attention.

Yours faithfully,


Jimy Sutanto.SE.Ak