Asuransi Bagi Masyarakat Indonesia

BERITA penolakan masyarakat oleh penyelenggara rumah sakit karena tak mampu membayar biaya pengobatan, barangkali hanya akan menjadi kenangan duka yang tak berulang lagi. 

Menandai awal tahun baru ini, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diimplementasikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai transformasi dari PT Askes. Program kesehatan tersebut tidaklah berlebihan kalau disebut sebagai program asuransi massal buat rakyat Indonesia, terutama bagi yang kurang mampu. 

Program SJSN menelan anggaran sebesar Rp19,93 triliun yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 tersebut memiliki konsep dasar seperti asuransi. Pemerintah mengklaim bahwa program tersebut adalah sebuah pencapaian besar menuju masyarakat sehat yang patut dibanggakan. Bahkan, pemerintah menyatakan BPJS Kesehatan adalah sebuah fenomena tersendiri dalam sejarah perjalanan negeri ini dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Pada tahap awal, pemerintah memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada 121 juta masyarakat atau setara dengan 48% dari jumlah penduduk sekarang. Dan, pemerintah berharap pada lima tahun ke depan seluruh rakyat Indonesia sudah terpayungi dalam program BPJS Kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, pemerintah juga meluncurkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai transformasi dari PT Jamsostek. 

BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk melindungi hari tua, termasuk pensiun hingga urusan kematian. Namun, program ini belum bisa dinikmati dalam waktu dekat sebab berbagai perangkat pendukung sedang dalam persiapan. Sebagaimana ditegaskan pemerintah bahwa setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan fasilitas tersebut, pemerintah mengatur berdasarkan besaran iuran kepesertaan. 

Untuk sektor nonformal dikenakan sebesar Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, sebesar Rp42.500 untuk kelas 2, dan sekitar Rp25.500 di kelas 3. Sedangkan ketentuan iuran pegawai negeri sipil (PNS) TNI/Polri dipatok sekitar 5% dari gaji per keluarga per bulan. Bagi pekerja formal swasta dikenakan 4,5% dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana dengan penduduk miskin yang diperkirakan jumlahnya mencapai 86,4 juta jiwa? 

Untuk kategori ini, pemerintah menanggung sebesar Rp19.225 per orang per bulan. Melalui program BPJS Kesehatan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono berharap pasien miskin yang ditolak berobat ke rumah sakit tidak akan menjadi berita yang menyakitkan lagi. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengklaim sudah merangkul sebanyak 1.700 rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dari 2.300 rumah sakit yang tersebar di seantero negeri ini. 

Sisanya sebanyak 600 rumah sakit masih dalam tahap negosiasi. Di balik kerja keras pemerintah menyiapkan program mulia menuju masyarakat hidup sehat tersebut, masih terselip sejumlah pekerjaan rumah yang harus dirampungkan. Setidaknya suarasuara sumbang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempertanyakan nilai iuran premi yang sangat rendah tersebut. 

Karena nilai premi rendah, pihak IDI pesimis klinik kesehatan bisa memberi pelayanan maksimal yang hanya memperoleh anggaran sebesar Rp18 juta per bulan. Secara normal, klinik kesehatan mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp30 juta per bulan. Namun, suara sumbang dari IDI tersebut sudah basi sebab program BPJS Kesehatan sudah bergulir. 

Kini tantangan pemerintah berikutnya adalah bagaimana menyosialisasikan program tersebut dan menjamin kesiapan pusat layanan kesehatan yang sudah digandeng untuk menyukseskan program itu. Program sosialisasi terutama menyangkut mekanisme berobat hingga rujukan untuk perawatan lanjutan. 

Sebagai sebuah program baru tentu implementasi BPJS Kesehatan ini pasti akan berhadapan berbagai hambatan. Karena itu, kita berharap semua pihak yang terlibat dan terkait program BPJS Kesehatan harus melakukan sinergi penuh demi rakyat yang sehat. Ini tugas mulia.

http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/02/16/822759/asuransi-rakyat

Analisis :

Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan resiko juga bersifat menabung. Disamping itu juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya bersifat jaminan social dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai Negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Tujuan asuransi sendiri adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial bukan untuk mencari keuntungan.

Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

Jakarta (ANTARA News)

 Ketergantungan yang pada impor dan utang luar negeri menjadi penyebab kelemahan industri nasional.

"Kelemahan struktural industri nasional disebabkan oleh ketergantungan yang sangat besar pada impor bahan baku dan produk antara. Padahal sebenarnya bahan baku itu mampu dipasok sendiri oleh Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Sudirman M. Rusdi, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu.

Selain itu, lanjut Sudirman, kelemahan manajerial dan struktur pembiayaan juga turut andil dalam kelemahan struktur industri nasional.

"Industri nasional banyak mengandalkan pada impor dan utang luar negeri,  maka apabila terjadi krisis, ekonomi Indonesia menjadi rentan," jelasnya

Lemahnya peningkatan kemampuan keahlian dan teknologi serta tidak berkembangnya kegiatan Research & Development (R & D) turut menjadi andil dalam kelemahan struktur industri nasional.

Padahal, kata dia, pengembangan industri yang didasarkan atas pengelolaan potensi SDA dari hulu sampai hilir dapat memberi nilai tambah yang sangat tinggi sehingga akan mampu mendorong meningkatnya kemakmuran rakyat.

http://www.antaranews.com/print/381027/ketergantungan-impor-dan-utang-jadi-kelemahan-industri-nasional

Analisis :

Impor yang tinggi akan mengurangi cadangan devisa Negara. Jika cadangan berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri merupakan satu masalah serius pemerintah. Jika suatu Negara memiliki utang luar negeri, masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam bidang ekonomi.

Pengangguran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

 Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran hingga saat ini sebesar 7,39 juta orang dari total angkatan bekerja 118,19 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen.

"Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 2013 menunjukan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2013," ujar Suryamin, Rabu (6/11/2013).

Suryamin menambahkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 berkurang sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan februari 2013. Angka tersebu berkurang sebanyak 10 ribu orang dibandingkan tahun lalu.

Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 220 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013 dan bertambah 150 ribu orang jika dibandingkan bulan Agustus.

"Dalam setahun terakhir jumlah angkatan kerja bertambah tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja menurun 0,98 persen," ungkap Suryamin.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/pengangguran-di-indonesia-mencapai-739-juta-orang

Analisis :

Masalah pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah seharusnya melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian dan memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

Indonesia Berutanglah untuk Tujuan Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com 

Seiring dengan pulihnya perekonomian negara-negara maju, maka banyak dana-dana asing keluar dari Indonesia. Ini akan menyebabkan ketatnya likuiditas di perbankan domestik.

Terkait kondisi tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan jangan mudah berutang. Bila pun harus utang, maka sebaiknya dana utang digunakan untuk tujuan positif dan produktif.

"Secara umum kita lihat bahwa dana-dana dari negara berkembang akan berkurang dan kita harus jaga bahwa perekenomian kita baik dan sehat sehingga dana-dana masuk khususnya dana investasi masuk ke Indonesia. Kita sama-sama mengamati bahwa berutang itu tidak salah, tetapi kalau berutang yang perlu jangan dilakukan. Berutang itu tidak apa-apa asal untuk tujuan yang produktif," kata Agus di Kompleks Kantor BI, Jumat (3/1/2014).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan dengan perbaikan ekonomi dunia, maka akan terjadi peningkatan bunga di negara-negara maju. Ia memandang saat ini yield rupiah sudah cukup tinggi, maka kondisi tersebut akan secara langsung berdampak pada Indonesia.

"Oleh karena itu yang ingin kita sampaikan adalah tidak apa-apa berutang, tapi berutang untuk produktif dan harus dikelola dengan baik," ujar dia.

Sebagai informasi, BI mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 262,4 miliar dollar AS pada Oktober 2013, melambat 5,8 persen year on year (yoy) dibandingkan bulan lalu sebesar 6,2 persen yoy.

Posisi ULN sektor publik mencapai 125,8 miliar dollar AS pada Oktober 2013, melambat 0,5 persen yoy dibanding 2,1 persen di bulan sebelumnya. Adapun ULN swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11 persen yoy, yakni mencapai 136,6 miliar dollar AS.

Analisis Masalah

Tahun 2014 negara-negara maju mulai melakukan perencanaan dan perbaikkan untuk perekonomian Negara mereka masing-masing, hal ini membuat Negara maju tersebut mulia terlihat pertumbuhan nya, hal ini tentu membuat Indonesia juga mulai berhati-hati dan mulai merencanakan untuk mempertimbangkan banyak hal untuk menyeimbangkan kemajuan Negara tersebut.

Hal yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia terhadap sistem Perbankan di Indonesia adalah dengan melakukan “Kredit Ketat”, yaitu lebih menyeleksi terhadap kredit yang dilakukan mesyarakat. Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang memiliki fungsi untuk “Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah” menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman atau kredit hanya untuk hal-hal yang bersifat produktif sehingga masyarakat juga mampu membantu perekonomian di Indonesia melalui hal-hal yang bersifat produktif.

Investasi Hulu Migas sepanjang 2013 Capai 19,342 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com 

Nilai investasi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir 2013 mencapai sekitar 19,342 miliar dollar AS, atau meningkat sekitar 17 persen dibandingkan investasi tahun lalu yang sebesar 16,543 miliar dollar AS.

"Investasi memang mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir," kata Kepala Pelaksana Tugas (Plt) SKK Migas Johannes Widjonarko, dalam paparan kinerja SKK Migas, Senin (30/12/2013).

Dia menyebutkan, ke depan akan menggenjot kinerja SKK Migas. Salah satu yang dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan penyegaran, dan mendorong kinerja yang lebih baik di tahun 2014.

"Sehingga ini diharapkan meningkatkan kinerja kita. Ada 115 pekerja kepala divisi dan setingkat, serta 3 pimpinan SKK Migas yang dilakukan penyegaran. Kami juga telah memberlakukan wistle blowing system untuk memberikan kemudahan akses stakeholder terkait GCG," ujar Widjonarko.

Di sisi lain, Widjonarko pun enggan mengomentari status hukum yang menyeret sejumlah pejabat tersebut.

"Saya tidak berikan komentar status hukum karena sudah ditangani KPK. Dan tentu bahwa kita semua ketahui bahwa permasalahan antara operasional dan hukum harus dibedakan. Bahwa dalam kegiatan ada pengaruhnya, tentu. Tapi cepat kita lakukan recover," pungkasnya.

---

 Analisis Masalah

Investasi Hulu Migas sepanjang tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 19,342 persen . Hal ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus karna Migas merupakan hal penting bagi sebagian besar masyarakat, meskipun harga minyak dan gas dunia yang selalu mengalami kenaikan harga sedangkan nilai rupiah Indonesia yang malah melemah dari nilai dollar, namun inverstor masih banyak yang tertarik untuk melukan investasinya terhadap Migas.

Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan sehingga akan terus mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Dibalik gejolak yang terjadi mengenai kasus hukum yang membawa sejumlah nama pejabat besar, namun hal ini harus tetap memiliki sikap profesionalisme terhadap kinerja perusahaan.

Dengan kenaikan ini diharapkan meningkatkan kinerja kita. Ada 115 pekerja kepala divisi dan setingkat, serta 3 pimpinan SKK Migas yang dilakukan penyegaran. Kami juga telah memberlakukan wistle blowing system untuk memberikan kemudahan akses stakeholder terkait GCG," ujar Widjonarko.

Biarlah semua harapan tersebut dapat benar di implementasikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia .

Pengalaman krisis 1998, Indonesia tak khawatir Rupiah merosot

Merdeka.com 

Bank sentral Amerika Serikat The Fed telah mengumumkan akan melakukan tappering off atau pengurangan stimulus terhitung mulai Januari tahun depan. Kebijakan Amerika ini diyakini akan membuat posisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) makin melemah.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengaku tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Terlebih saat ini Rupiah telah tembus Rp 12.000 per USD. Menurutnya, Indonesia punya pengalaman menghadapi gejolak perekonomian global yang menggerus nilai tukar pada 1998, sehingga kondisi saat ini tak perlu dikhawatirkan.

"Dari pengalaman historis, Kemendag menganggap ekonomi Indonesia cukup bisa diandalkan. Bisa membangun confidence (keyakinan). Kondisinya akan tidak buruk. Dampak dari itu tidak akan berdampak buruk. Tidak berdampak amat sangat buruk kondisi neraca dan perdagangan kita," ucap Bayu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (20/12).

Bayu melihat, nilai tukar Rupiah belum akan menguat dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini memang akan berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Namun masih dalam tahap yang bisa diantisipasi. Pengalaman pemerintah melewati badai krisis 1998 dipercaya akan memperkuat Indonesia untuk melalui kondisi ini.

"Kurs kita belum akan menguat dalam beberapa waktu ke depan, tapi kita percaya diri situasi historis indonesia sudah pernah mengalami kondisi serupa. Rp 12.000 kita sudah pernah mengalami. Dalam histori kurs rupiah 12. 000 pada April 2001 dan Maret 2009," tutupnya.

Analisis

Peran pemerintah untuk hal ini sangat berpengaruh karena ini menyangkut dengan perdaganagan ekspor dan impor untuk itu pemerintah harus  bisa mengatisipasi agar nilai tukar rupiah tidak makin melemah terhadap dolar amerika (USD),  namun pemerintah yakin bahwa bisa melawati krisis ini karena Indonesia punya pengalaman menghadapi gejolak perekonomian global yang menggerus nilai tukar pada 1998, sehingga kondisi saat ini tak perlu dikhawatirkan, Terlebih saat ini Rupiah telah tembus Rp 12.000 per USD tetapi pemerintah tidak boleh lengang dan tetap bisa mempertahankan nilai tukar rupiah untuk saat ini agar indonesia tidak semakin terpuruk.

SUMBER : http://www.merdeka.com/uang/pengalaman-krisis-1998-indonesia-tak-khawatir-rupiah-merosot.html

Mulai dari pulau sampai wisata alam ‘dijual’ ke asing

Merdeka.com 

Indonesia kembali 'menjual' diri akibat tak mampu mandiri. Potensi kekayaan alam Tanah Air lagi-lagi harus dibagi bersama asing. Kali ini sektor pariwisata.

Indonesia dikenal memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tiada matinya. Mulai dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau baik besar maupun kecil dengan potensi kekayaan alamnya masing-masing.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, belum lama ini, telah sepakat untuk merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata Indonesia. Rencananya, investor luar negeri bisa menanamkan modal di wahana rekreasi berbasis alam hingga 70 persen. Padahal sebelumnya hanya 49 persen. Peran masyarakat lokal semakin kerdil di sana.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri telah mengakui bahwa sektor pariwisata berada di peringkat 5 besar penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Badan Pusat Statistik (BPS), tahun lalu, mencatat pada 2011 sektor ini mampu menyumbang devisa sekitar USD 9 miliar atau setara Rp 108,4 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada 2011 sebanyak 8,53 juta orang bergerak di bidang pariwisata. Pajak tak langsung dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 10,72 triliun.

Pihaknya mencatat, upah dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 96,57 triliun atau naik dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 84,80 triliun. Keuntungan yang cukup besar ini membuat sektor pariwisata menjadi salah satu yang terseksi di mata investor di samping migas, batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet olahan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu , mengatakan, pemerintah menargetkan pada tahun ini jumlah penerimaan devisa mencapai USD 10,35 miliar atau setara Rp 124,6 triliun.

Peran pariwisata yang cukup signifikan membuat sejumlah kalangan menolak jika peran asing dominan di sektor ini. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengecam rencana ini melalui revisi Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Revisi ini akan mengundang investor asing menguasai pengelolaan kekayaan Kepulauan Indonesia.

Pasalnya, saat ini, sekitar 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sudah dikelola asing seperti Australia, Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Brasil, Singapura dan Thailand.

"Pengelolaan pulau itu untuk usaha pariwisata, perikanan, hingga penampungan limbah. Kedaulatan terkoyak dan cadangan pangan pun terancam," ujar Dewan Pembina KNTI, M Riza Damanik, melalui keterangan tertulis, Jakarta.

Untuk itu, wakil-wakil nelayan tradisional, petambak, gerakan sosial dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam KNTI meminta DPR RI menunda pengesahan RUU revisi UU nomor 27 Tahun 2007. DPR harus memastikan pemulihan hak-hak nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan adat, serta membatalkan keterlibatan asing dalam pengusahaan perairan pesisir Indonesia.

Selain itu, Presiden SBY turut harus melunasi kewajibannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Skala Kecil.

Analisis

Pemerintah tidak seharusnya melakukan hal tersebut melakukan merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata dengan membiarkan investor luar negeri bisa menanamkan modal di wahana rekreasi berbasis alam hingga 70 persen mungkin ini akan berdampak baik bagi pemerintah karena  sektor  pariwisata ini mampu menyumbang devisa sekitar USD 9 miliar atau setara Rp 108,4 triliun pada tahun 2011 Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada 2011 sebanyak 8,53 juta orang bergerak di bidang pariwisata. Pajak tak langsung dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 10,72 triliun. Semua itu kalau dilihat sangat menguntungkan untuk pemasukan kas negara namun disisi lain ada dampak negatifnya dapat  mengacam mata pencarian masyarakat sekitar pesisir pantai yang mengatung hidupnya dari mencari ikan dilaut (nelayan ), bertambak ikan dll dan juga dengan adanya Pengelolaan pulau untuk usaha pariwisata, akan menimbulkan banyak masalah  seprti  limbah dan menyebabkan laut tercemar,dan juga  cadangan pangan pun terancam. untuk itu kita harus memberikan batasan-batasan kepada investor luar negri agar keindahan dan kekayaan alam indonesia tidak dirusak dan ikut melestarikan ya.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/mulai-dari-pulau-sampai-wisata-alam-lsquodijualrsquo-ke-asing.html

Suku Bunga Kredit

Sindonews.com 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasi adanya permainan yang dilakukan bank-bank pelat merah terkait pengenaan suku bunga kredit yang cukup tinggi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komisioner KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, kecenderungan suku bunga UMKM yang melambung ditengarai karena bank-bank BUMN seolah melakukan koordinasi atau kesepakatan dalam menentukan suku bunga.  

Dia meyakini jika bank BUMN menurunkan suku bunga kreditnya, maka akan diikuti oleh bank lain.  “Ini satu cara yang efektif untuk menurunkan suku bunga adalah bank BUMN menjadi pionir dalam menurunkan suku bunga kredit,” ungkapnya, di sela Diskusi KPPU bersama media massa yang berlangsung di Hotel Colonial, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (20/12/2013).

Menurutnya, perbankan cenderung tergantung pada nasabah-nasabah besar, yang mana para penabung ini meminta suku bunga tinggi. Imbasnya, bank mengerek suku bunga kredit di sektor UMKM.

Namun, lanjut Rauf, pembuktian kartel suku bunga di industri perbankan masih harus melalui pendalaman investigasi lantaran struktur perbankan nasional bersifat oligopoli. Keterbatasan kewenangan penyelidikan oleh KPPU dirasakan sangat menghambat dalam proses penyelidikan dugaan kartel suku bunga.

"Kita berharap tahun depan pemerintah dan legislatif sudah menerbitkan undang-undang agar KPPU diberikan kewenangan lebih dalam menangani satu perkara, paling tidak untuk melakukan penggeledahan," tegasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/12/20/33/819215/suku-bunga-tinggi-kppu-tuding-permainan-perbankan

Analisis :

Rendahnya kredit tidak semata-mata karena keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit, tetapi juga karena keragu-raguan pelaku usaha memanfaatkan kredit. Tingginya suku bunga kredit merupakan faktor-faktor utama memanfaatkan kredit perbankan. Dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi menyebabkan tidak akan mudah bagi dunia usaha memperoleh keuntungan yang memadai ditengah persaingan usaha yang juga sangat ketat dewasa ini. Perbankan didorong untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit ketingkat yang bisa menawarkan keuntungan berinvestasi di sektor rill. Sehingga suku bunga kredit dengan deposito tidak terlalu tinggi. 

Bursa Indonesia Salah Satu yang Terburuk di Regional

JAKARTA, KOMPAS.com 

Bursa Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terburuk di regional bila dilihat dari perkembangan indeks maupun nilai kapitalisasi pasar selama tahun 2013 ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan terkait perkembangan indeks bursa regional hingga 27 Desember 2013, bursa Jepang Nikkei225 masih mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 51,37 persen. Indeks Nikkei225 pada 27 Desember 2013 mencapai 16.178,940 sementara pada 2 Januari 2013 mencapai 10.688.

Menyusul Nikkei22, pertumbuhan bursa China Shenzhen mencatat posisi kedua tertinggi dengan persentase pertumbuhan 19,72 persen. Indeks Shenzhen pada 27 Desember 2013 mencapai 1.050,853 sementara pada 2 Januari 2013 mencapai 877,76.

"Di regional, Filipina yang positif. Bursa Indonesia masih mencatat pertumbuhan negatif, mencapai -3,07 persen. Indeks pada 27 Desember 2013 mencapai 4,212,980 sementara pada Januari 4.346,48," kata Nurhaida pada konferensi pers akhir tahun 2013 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (30/12/2013).

Nurhaida menyatakan gejolak yang terjadi di indeks bursa Indonesia maupun regional akibat tekanan baik domestik maupun global. "Tekanan dan sentimen negatif terjadi cukup tajam baik karena kondisi global maupun domestik," kata dia.

Adapun terkait nilai kapitalisasi pasar bursa efek regional, bursa Jepang kembali mencatat pertumbuhan tertinggi per 27 Desember 2013, yakni 25,39 persen. Nilai kapitalisasi pada 26 Desember 2013 mencapai 4.536,341 juta dollar AS, sementara pada awal Januari 2013 mencapai 3.617,778 juta dollar AS.

Pasar bursa Indonesia mencatat pertumbuhan paling rendah, yakni -20,85 persen. Nilai kapitalisasi pada 26 Desember 2013 mencapai 340,429 juta dollar AS, sementara pada 2 Januari 2013 tercatat sebesar 430.094 juta dollar AS. "Agak banyak saham-saham yang harganya cukup tinggi namun penurunannya cukup signifikan," kata Nurhaida.

---

Analisis Masalah

Berdasarkan artikel diatas mengenai kenaikan Bursa Efek Regional, Indonesia menjadi negara terburuk bila dibandingkan dengan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara lainnya, dan negara dengan kenaikan terbaik adalah Jepang dengan tingkat kenaikan sebesar 51,37 persen . Setelah itu ada China dengan tingkat kenaikan sebesar 19,72 persen, sedangkan Indonesia mengalami poertumbuhan yang negatif yang dicatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan terburuk untuk tiap tahun nya .

Penyebab kenaikan yang negatif terhadap perkembangan Bursa Efek di Indonesia karna untuk tahun ini nilai rupiah yang semakin melemah terhadap nilai dollar, hal ini berakibat bahwa banyak perusahaan yang menjadi emiten di Bursa Efek mengalami penurunan nilai jual saham karna nilai nominal saham yang ikut menurun dan kondisi perusahaan yang mengalami gejolak terhadap perusahaan nya, selain itu banyak investor yang malah menjual kembali saham nya dan menyimpan dana nya untuk ditahan sampai nilai rupiah kembali stabil.

Selain itu menurut Nurhaida menyatakan gejolak yang terjadi di indeks bursa Indonesia maupun regional akibat tekanan baik domestik maupun global. "Tekanan dan sentimen negatif terjadi cukup tajam baik karena kondisi global maupun domestik,"

Meningkatnya Kemiskinan di Indonesia

Salah satu tujuan utama dari pembangunan yang dilakukan pemerintah—pusat maupun daerah—adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Terkait dengan hal ini, dibutuhkan indikator atau ukuran kuantitatif yang merepresentasikan fakta—bukan hanya bahasa verbal yang boleh jadi subyektif dan dibonceng opini—untuk menilai apakah tujuan tersebut berhasil diwujudkan atau tidak. Jika berhasil diwujudkan, seberapa besar tingkat keberhasilannya? Juga perlu diukur secara kuantitatif.

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan adalah statistik (baca: data) kemiskinan.  Penggunaan indikator ini didasarkan pada logika sederhana: jika pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, karuan saja jumlah orang miskin bakal berkurang atau dengan kata lain kehidupan ekonomi mereka semakin baik alias lebih sejahtera.

Catatan untuk Jokowi

Ihwal pengentasan masyarakat dari kemiskinan, capain Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Jokowi, boleh dibilang, cukup memuaskan meskipun dengan sejumlah catatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang atau sekitar 3,55 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi pada September  2012, itu artinya jumlah penduduk miskin telah berkurang  sebesar 12,51 ribu orang atau sekitar 0,15 persen (lihat peraga). Fakta ini menunjukkan, semenjak dilantik sebagai gubernur terhitung sejak 15 Oktober 2012, Jokowi boleh dibilang cukup berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta—meskipun dengan penurunan yang tipis.

Sayangnya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang , kondisi kemiskinan justru kian parah dan dalam. Dengan kata lain, kondisi kehidupan ekonomi penduduk yang masih bergelut dengan kemiskinan justru kian memburuk. Hal ini terkonfirmasi oleh perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (severity poverty index) yang meningkat dibanding kondisi pada September 2012 (lihat peraga).

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/07/14/catatan-untuk-jokowi-kemiskinan-di-jakarta-kian-parah-573607.html

Analisis :

Masalah kemiskinan tidak hanya mengganggu proses pembangunan tetapi juga akan menimbulkan kerawanan social dan menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya pemberian kredit kepada petani, kredit usaha kecil kepada penngusaha kecil, dll. Pemerintah juga seharusnya memberikan dana kepada masyarakat miskin untuk membantu mengembangkan usahanya sehingga dapat memiliki usaha tetapvdan terlepas dari belenggu kemiskinan.